 |
| Daerah padat penduduk, Jawa. |
Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dikenal dengan pertumbuhannya yang stabil dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, meskipun ada klaim kesuksesan dalam berbagai sektor pembangunan, satu hal yang tetap menjadi noda di wajah kemajuan negara ini adalah kemiskinan yang tak kunjung hilang. Bahkan, selama periode 2014 hingga 2024, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan, kenyataan sosial di lapangan mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi sebuah siklus sosial yang menjerat dan memperlihatkan ketidakadilan struktural yang masih mengakar.
Penurunan Angka Kemiskinan: Realitas atau Retorika?
Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sekitar 11,25%, dengan lebih dari 28 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2014). Memasuki tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka kemiskinan berhasil menurun menjadi 8,57%, atau sekitar 24 juta orang (BPS, 2024). Secara matematis, ini terlihat seperti sebuah kemajuan signifikan, tapi coba tanya pada orang yang terperangkap dalam kemiskinan apakah mereka merasa lebih baik?
Penurunan ini hanyalah lapisan tipis dari retorika pembangunan yang lebih berfokus pada angka daripada kenyataan sosial yang tak terlihat. Meski ada angka yang menurun, kenyataannya lebih dari 25 juta orang masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi, sebagian besar tinggal di daerah pinggiran kota dan desa terpencil, dengan akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak.
Pandemi COVID-19: Sekali Lagi, Masyarakat Miskin Terbengkalai
Puncak dari ironi kemiskinan di Indonesia terjadi pada 2020. Pandemi COVID-19, yang mengguncang hampir seluruh dunia, memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat miskin. Data BPS menunjukkan lonjakan angka kemiskinan yang signifikan pada 2020, mencapai 10,19% atau sekitar 27 juta orang (BPS, 2020). Pekerja informal, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian sektor bawah, terhantam langsung. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan bantuan sosial yang memadai.
Dalam sebuah pernyataan yang menggelitik, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa "Pandemi ini adalah kesempatan untuk mempercepat transformasi ekonomi, tetapi kami tidak bisa berharap semua lapisan masyarakat akan sejahtera dalam waktu singkat" (Kompas, 2020). Ironis sekali, karena "transformasi ekonomi" yang dimaksud tidak menyentuh masyarakat miskin yang paling terdampak, dan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah sering kali tidak tepat sasaran atau terlambat disalurkan.
Bahkan, dalam banyak kasus, distribusi bantuan sosial ini diwarnai oleh birokrasi yang lambat dan mekanisme yang tidak transparan, yang hanya menambah luka bagi masyarakat yang sudah terpinggirkan. Sementara itu, investor asing tetap diprioritaskan dengan insentif pajak dan kebijakan yang menguntungkan, sementara rakyat miskin masih harus bertahan dengan uang receh yang mereka terima dari pemerintah—bantuan yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Pembangunan yang Menciptakan Jurang Ketimpangan
Pada tahun 2014 hingga 2024, Indonesia memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk "menunjang kemajuan ekonomi" (The Jakarta Post, 2020). Namun, pembangunan ini sering kali tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka yang paling miskin.
Pembangunan infrastruktur, yang digembar-gemborkan sebagai pencapaian besar pemerintahan, cenderung lebih menguntungkan para investor besar dan segelintir perusahaan besar. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar memang membawa manfaat bagi sektor bisnis dan kelas atas, tetapi tidak untuk mereka yang tinggal di lorong-lorong kumuh pinggiran kota, yang masih berjuang untuk mendapatkan akses air bersih atau fasilitas kesehatan yang layak.
Sementara para pengusaha besar mendapatkan proyek pembangunan dan insentif dari pemerintah, masyarakat miskin tetap terabaikan. Mereka seringkali digusur untuk memberi jalan bagi proyek infrastruktur besar yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral: bagaimana kita bisa menyebut diri kita negara berkembang ketika sebagian besar warganya masih terperangkap dalam kemiskinan yang tak kunjung hilang?
Apakah Ini Wajah Kemajuan?
Selama dekade terakhir, meskipun terdapat klaim-klaim penurunan kemiskinan, Indeks Gini—indikator ketimpangan pendapatan—di Indonesia justru menunjukkan tren yang tidak menggembirakan. Pada 2019, Indonesia mencatatkan Indeks Gini sebesar 0,380 (BPS, 2019), yang mencerminkan adanya kesenjangan yang semakin besar antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Ketimpangan ini semakin membesar, dan di tengah pembangunan yang mengklaim kesuksesan, mereka yang miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan struktural yang sulit diatasi.
Pemerintah beralasan bahwa ketimpangan ini adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan ekonomi. Tetapi apakah itu benar? Apakah kita harus menerima ketimpangan sebagai bagian dari "kemajuan"? Atau apakah kita hanya terjebak dalam narasi pembangunan yang membenarkan ketidakadilan sosial?
Kemajuan atau Pura-Pura Maju?
Sementara kita terus mendengar tentang angka-angka penurunan kemiskinan dan pencapaian ekonomi yang "memuaskan", kenyataan di lapangan adalah sebuah ironi yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan ekonomi yang tercatat di kertas memang menunjukkan angka positif, tetapi bagi mereka yang terperangkap dalam kemiskinan, itu semua hanya statistik kosong yang tidak menyentuh kehidupan mereka.
Kemiskinan adalah hasil dari ketidakadilan struktural yang dibiarkan tumbuh subur di tengah kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Masyarakat miskin tetap terpinggirkan, tidak mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat kemiskinan hanya sebagai angka di statistik, dan mulai melihatnya sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dan perubahan mendasar.